Return to Pencairan Dana dan Manajemen Satker

Pengajuan SPM

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengajuan SPM :

I. SPM UP :

  • SPM-UP dalam rangkap 2 (dua);
  • Surat pernyataan dari KPA sebagaimana format dalam lampiran XIV PMK nomor : 190/PMK.05/2012;
  • ADK SPM.

II SPM TUP :

  • SPM-TUP dalam rangkap 2 (dua);
  • Surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN;
  • ADK SPM.

III SPM GUP/GUP-Nihil/PTUP :

  • SPM-GUP/GUP-Nihil/PTUP dalam rangkap 2 (dua);
  • ADK SPM.

IV SPM LS :

  • SPM-LS dalam rangkap 2 (dua);
  • ADK SPM;
  • Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya;
  • Daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.
  • Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan faktur pajak.
  • Khusus SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak juga dilampiri :
  1. Asli surat jaminan uang muka;
  2. Asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka;
  3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.