Return to Bank

Koreksi Surat Setoran Penerimaan Negara

Permohonan Koreksi Surat Setoran Penerimaan

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.
  2. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  3. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-163/PB/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-185/PB/2010 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Permintaan Koreksi Pembukuan :

1. Koreksi Pembukuan Penerimaan dilakukan atas :

a. Kesalahan kode mata anggaran penerimaan;

b. Kesalahan kode unit organisasi;

c. Kesalahan fungsi, subfungsi, dan program;

d. Kesalahan lain yang tidak mempengaruhi kas.

2. Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan penerimaan perpajakan diajukan oleh Bank/Pos     Persepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN kepada KPPN.

3. Untuk koreksi yang diajukan oleh Wajib Pajak (WP), maka WP mengajukan permintaan koreksi pembukuan kepada KPP/KPBC tempat WP terdaftar, untuk selanjutnya diteruskan ke KPPN.
4. Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diajukan oleh Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN, atau Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN;

5. Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan penerimaan non anggaran diajukan oleh Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN atau Pihak Ketiga (PT Taspen, PT Askes, Bapertarum, dan pihak ketiga lainnya) kepada KPPN.

Usul Perbaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

  1. Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara.
  2. Copy SSBP/SSPB beserta Bukti Penerimaan Negara (BPN)/NTPN.
  3. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
  5. Dalam hal permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara terkait dengan Uang Persediaan, KPA terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai perbaikan kebenaran jumlah UP kepada KPPN c.q. Seksi Perbendaharaan mitra kerja satker.

Catatan :

          Mekanisme ini untuk setoran penerimaan negara yang disetor melalui MPN Generasi 1.

1 comment

  1. Pos Persepsi, satuan kerja perlu memperhatikan beberapa kesalahan yang dapat dilakukan perbaikan datanya. Setelah satuan kerja menerima Surat Pemberitahuan dan nota perbaikan dari KPPN Palu, satker melakukan perbaikan data pada aplikasi SAKPA dan melaksanakan rekonsiliasi data ulang dengan KPPN PAlu atas perbaikan data penerimaan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.