Return to Bank

Persetujuan Pembukaan Rekening

Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penerimaan dan/ atau Rekening Pengeluaran

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  3. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-21/PB/2010 tentang Pemberian Izin Persetujuan Pembukaan Rekening Pemerintah pada Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah
  4. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-163/PB/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-185/PB/2010 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  5. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-1176/PB/2011 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Bagi Satker yang Memiliki Lebih Dari Satu DIPA.

Prinsip Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran :

  1. Satu satuan kerja, satu DIPA, satu Bendahara, dan satu rekening.
  2. Bagi satker yang mengelola/memiliki lebih dari satu DIPA dapat mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran untuk masing-masing DIPA yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran DIPA berkenaan.

Lampiran Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening ke KPPN Sekayu :

  1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007.
  2. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran.
  3. Surat Pernyataan tentang penggunaan rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007.

Laporan Pembukaan Rekening ke KPPN Sekayu:

Kepala Kantor/ Satuan Kerja  selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening Penerimaan dan Pengeluaran kepada Kepala KPPN Sekayu selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya (selain Penerimaan dan Pengeluaran)

Persetujuan pembukaan rekening lainnya (selain rekening penerimaan dan pengeluaran) diberikan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Direktur Jenderal Perbendaharaan).

Leave a Reply

Your email address will not be published.