Return to Fitur Layanan

Pencairan Dana dan Manajemen Satker

Pengajuan SPM

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengajuan SPM : I. SPM UP : SPM-UP dalam rangkap 2 (dua); Surat pernyataan dari KPA sebagaimana format dalam lampiran XIV PMK nomor : 190/PMK.05/2012; ADK SPM. II SPM TUP : …

Persetujuan TUP

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengajuan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) : Surat permintaan TUP dengan dilampiri : 1. Rincian rencana penggunaan TUP; 2. Surat pernyataan penggunaan TUP sebagaimana lampiran VII PMK Nomor : 190/PMK.05/2012

Ralat SPM

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN Permintaa Koreksi Data : Permintaan koreksi data diajukan oleh Satuan Kerja kepada KPPN dengan mengajukan surat permintaan sebagaimana …

Leave a Reply

Your email address will not be published.