Return to Profile

Profile Kantor

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Sekayu ditetapkan sebagai KPPN Tipe A2 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

KPPN Sekayu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPN Sekayu menyelenggarakan fungsi :

  1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
  3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
  4. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
  5. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
  6. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
  7. penyusunan laporan pelaksanaan APBN;
  8. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
  9. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak;
  10. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
  11. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
  12. pelaksanaan kehumasan;
  13. pelaksanaan administrasi KPPN.

KPPN Sekayu memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Jumlah satker yang dilayani pada tahun anggaran 2017 sebanyak 46 satuan kerja dengan mitra kerja Bank Operasional I sebanyak 3 bank, 3 Bank Operasional II, dan 4 Bank/Pos Persepsi.

KPPN Sekayu melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat meliputi tugas di bidang Pengelolaan Perbendaharaan Negara meliputi :

  • Pencairan dana APBN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  • Penatausahaan Penerimaan Negara berupa penerimaan Pajak, Bea Cukai dan PNBP;
  • Konfirmasi surat setoran;
  • Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
  • Bimbingan teknis kepada mitra kerja dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Beberapa layanan yang akan diberikan oleh KPPN Sekayu adalah :

Layanan One Stop Service untuk Pengajuan SPM, Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Pengiriman Data LHP Bank/Pos Persepsi, Konfirmasi Surat Setoran.

Motto yang dipegang oleh KPPN Sekayu dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas adalah :

SMART Service is The Best For You

Kata SMART dalam “SMART SERVICE IS THE BEST FOR YOU” merupakan akronim dari kata (Superb, Measurable, Accountable, Reliable, Transparant) dan apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki makna:

  1. Superb (luar biasa) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sekayu senantiasa berusaha secara luar biasa untuk memberikan layanan terbaik kepada stakeholder.
  1. Measurable (terukur) Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sekayu dapat diukur dengan jelas.
  1. Accountable (akuntabel) Hasil Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sekayu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  1. Reliable (andal) Data yang dihasilkan dari Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sekayu andal dapat dipercaya.
  1. Transparant (transparan) Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Sekayu transparan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memberikan Janji Layanan : Memberikan Layanan SMART dengan Sepenuh Hati